Ketika Politisi Menjadi Selebritis

Merupakan suatu hal yang wajar jika kemudian seluruh lapisan masyarakat, beberapa dekade ini, menyebut politisi atau politikus sebagai warga negara dan profesi yang paling patut bersyukur dan bahagia akhir-akhir ini.

Proposisi diatas bukanlah pepesan kosong yang kering makna, apalagi beberapa minggu terakhir ini, Muhammad Nazaruddin (Bendahara Umum Partai Demokrat), yang juga merupakan salah satu politisi senayan, menjadi pusat perhatian masyarakat luas lewat pemberitaan media massa. Lewat kasus dugaan suap terhadap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, politisi yang terkenal kalem tesebut ternyata melarikan diri keluar negeri. Yang lebih menghebohkan lagi ketika beliau membombardir partainya sendiri dengan wacana partai korup. Hal tersebut tidak hanya merontokkan citra partai berkuasa pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, sebab siapa sangka kasus tersebut juga memfaksionalisasi kader partai untuk gontok-gontokan wacana.

Melalui Black Barry, Nazarudin menari dan menyanyi khas strategi manufer politik politisi teraniaya. Hal tersebut dilakukan terkesan untuk mengancam rekan se-institusinya agar tidak menjadikannya seorang diri sebagai korban politik. Wacana-wacana yang dilemparkannya mampu mempengaruhi media massa untuk menjadikannya pusat pemberitaan. 

Terlepas dari semua problem yang ada entah itu bersifat pribadi, keluarga, pekerjaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan bernegara, Nazarudin telah hadir bak sebagai malaikat penghibur bagi negeri yang haus akan sosok pahlawan politik di tengah kondisi perpolitikan yang edan ini.

Sejenak untuk berpikir secara kontemplatif, akal akan senantiasa memberikan pengarahan bahwa negara ini telah mengidap sindrom krisis Figur dan Tokoh yang akut. Setali tiga uang, fenomena diatas suka tidak suka telah melahirkan implikasi sosial dan politik yang serius.

Ada beberapa hal yang saat ini patut untuk menjadi sorotan publik dan harus segera mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah khususnya Institusi yang selama ini mengalami krisis kepercayaan publik. 

Pertama, stigma pencitraan yang melekat kuat pada pemerintah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah adalah aktor pencitraan. Walaupun memang, pada awalnya pencitraan mempunyai artian dan konteks yang positif, yaitu sebuah upaya untuk menerjemahkan komitmen,etiket yang baik, dan kompetensi dalam melaksanakan kinerja pemerintahan yang berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, orientasi tersebut pada perjalanan selanjutnya melenceng jauh dari rel dan dianggap telah mengantarkan pencitraan pemerintah ke dalam jurang kebangkrutan strategi, tehnik dan taktik.

Stigma ini semakin kuat, karena pemerintah terutama pada dekade terakhir ini banyak mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan yang kurang mendapat simpati dari rakyat bahkan kadang kala mendapatkan hujatan yang serius. 

Memang tidak fair mensimplifikasikan infra struktur politik seperti partai politik dan politisinya sedemikian besar hanya dengan orang-orang yang berada dalam jaringan kekuasaan mengingat jumlah anggota yang sangat banyak. Akan tetapi, hal ini cukup bisa dipahami karena di sanalah “sebagian sangat kecil” dari anggota-anggota itu melakukan “peranan yang sangat besar” dalam menentukan arah gerak institusi ini dengan policy yang ada di tangan mereka. Karena itu, institusi pemerintah tidak boleh menolak mentah-mentah kalau dikatakan sebagai aktor utama pencitraan dan seharusnya tetap melakukan refleksi dari gugatan-gugatan yang dialamatkan kepadanya.

Kedua, mesin politik pemerintah dalam hal ini partai Demokrat pada masa-masa awalnya sejak menjadi kontestan politik kekuasaan tahun 2004 adalah benar-benar sebuah organisasi yang mempunyai semangat besar dalam memperjuangkan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat luas, sehingga pada masa lalu stigma yang terbangun di masyarakat cukup positif bahkan tidak jarang terdengar bahwa partai Demokrat merupakan alternatif pertama dan utama saluran komunikasi politik bagi masyarakat, khususnya kaum pecinta demokrasi sebagai sistem politik. Akan tetapi, kekuasaan telah berhasil menggoda parpol ini dan membuat orientasi kerakyatannya menjadi semakin menipis dan bahkan menghilang. Partai yang berlambang bintang bersegi tiga tersebut beserta sekutu dari parpol lainnya, hanya sibuk mengurusi persoalan-persoalan pencitraan elite dan parpol serta melupakan hubungan simbiosisnya dengan rakyat. Jarang sekali kubu partai pemenang pemilu memperlihatkan kepeduliannya dalam upaya memberdayakan masyarakat.

Ketiga, format rekruitmen anggota partai politik mengalami stagnasi yang sangat serius. Dari dulu hingga sekarang format rekruitmen tidak ada perubahan signifikan. Pada masa awal eksistensinya, format rektuitmen mungkin adalah yang the best of the best. Akan tetapi ketika perubahan yang terjadi selama sekian puluh tahun terjadi sedemikian gencar, institusi politik ini, nampak tergagap-gagap karena sudah jauh ketinggalan dengan pola-pola rekruitmen yang digunakan oleh institusi lain seperti pegawai negeri pemerintah yang sudah mengambil spesialisasi dan mengelolanya secara lebih profesional. Apabila disejajarkan dengan institusi pemerintahan yang lain seperti dinas pemerintah mulai dari perikanan,penerbangan, perhubungan hingga dinas pemerintahan dalam negeri. Partai politik terkesan tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi realitas sosial yang terjadi sekarang ini. Yang lebih memprihatinkan lagi sudah menjadi rahasia umum bahwa rekruitmen yang dilakukan syarat dengan KKN (korupsi,kolusi dan nepotisme). Dari pada sibuk dengan pencitraan yang terkesani elitis dan institusional sebaiknya institusi politik ini segera berbenah diri dengan merubah budaya rekruitmen anggota dengan mencari pola baru yang lebih humanis dan dibutuhkan untuk menjalankan amanah kedaulatan rakyat sebagaimana mestinya.

Keempat, lembaga infrastruktur politik (parpol) ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyat. Masyarakat awam sekalipun yang kurang paham tentang institusi politik dan hanya mengetahui sedikit melalui argumentasi polemik (kata orang banyak) berharap banyak bahwa institusi ini akan berbenah diri terutama berkaitan dengan spesialisasi tugas dan fungsinya. Sudah banyak kekecewaan yang mereka dapatkan ketika berhubungan langsung dengan institusi ini.

Kelima, institusi ini kehilangan cirinya sebagai institusi penampung, penyalur, pelindung dan pengayom kepentingan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh budaya yang mengarah kepada rekruitmen anggota dan kinerja yang secara lambat tapi pasti selalu mengalami degradasi yang cukup drastis. Mereka hanya disibukkan dengan rutinitas pencitraan atau bahkan lebih parah lagi disibukkan oleh konflik internal antar elit yang kontraproduktif dan hanya buang-buang energi saja. Di tambah lagi, institusi ini terlalu bangga dengan kiprah dan perjuangannya melalui retorika podium, seolah mereka telah menghipnotis masyarakat dengan menggumbar janji-janji palsu.

Keenam, Institusi ini kering Moralitas-spiritual. Partai politik memang adalah sebuah institusi yang tidak pernah mendoktrin anggotanya untuk memahami agama secara konprehensif. Tetapi bukankah setiap lembaga negara senantiasa berpedoman kepada pancasila dimana sila pertama, kedua, dan kelima serta UUD 1945 pasal 29 cukup untuk menegaskan dasar setiap kebijakan dan tindakan yang seyogiyanya dilakukan. Bukankah Ini adalah sesuatu yang positif. Keringnya moralitas spiritualitas para politikus, merupakan indikasi bahwa ada yang salah dalam proses bimbingan dan peneguhan nilai keagamaan. Inilah yang menyebabkan institusi agung ini tidak begitu baik dimata masyarakat. Partai politik dan elitenya juga nampaknya kurang berminat lagi untuk mengurusi anggotanya yang bermasalah dalam tataran moral spiritual untuk memahami agama dengan arif dan bijak sehingga mereka kemudian lebih mementingkan simbolitas kegagahan dan kekuatan fisik.

Hal yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil saja yang membuat institusi politik khususnya partai politik dan elitenya pantas dikritik. Masih banyak yang lain yang tidak mungkin ditulis dalam ruang yang terbatas ini.

Di tengah krisis kepercayaan publik dan degradasi yang sedemikian parah terjadi, tinggal beberapa hal yang dapat diandalkan dan diharapkan mampu mengembalikan vitalistasnya institusi ini yang kemudian harus benar-benar dijaga agar tidak semakin tenggelam oleh hujatan dan gugatan publik.

Pertama, perteguh nilai moral-spiritual. Artinya bahwa Partai politik dan elitenya harus selalu menunjukkan pemihakannya terhadap kebenaran. Pada saat-saat tertentu, kadang institusi ini dihadapkan pada beberapa pilihan yang harus dipilih salah satu. Dengan menggunakan hukum-hukum berpikir yang benar dalam ilmu logika maka ketika ada dua hal atau sesuatu yang berbeda, maka hanya ada tiga kemungkinan jawabannya, yaitu semuanya salah, ataukah salah satunya benar dan salah satunya salah. Di sinilah institusi politik ini dituntut untuk melakukan ijtihad dan melakukan pembelaan dengan berpedoman kepada khittah awal tujuan dari lembaga tersebut dan lebih kepada nilai kemanusiaan dan keadilan dimana pembelaan itu haruslah selalu diarahkan pada kebenaran.

Kedua, mesin politik ini tidak dibenarkan berafiliasi secara institusional kepada kepentingan individu atau golongan tertentu saja, sebab meski lembaga ini adalah lembaga politis tetapi jabatan sebagai politisi bukanlah jabatan kaum munafik. Partai politik bukan underbow dari kelompok tertentu atau organisasi masyarakat tertentu, sehingga segala hal entah itu kebijakan maupun pelakaksanaan kebijakan yang akan ditempuh oleh institusi dan elitenya bukanlah tindakan penerjemahan kepentingan dari kelompok kepentingan atau ormas tertentu bahkan tidak pula untuk kepentingan elit apalagi untuk kepentingan pejabat institusi.

Ketiga, instutisi politik ini harus melakukan reformasi internal dengan sungguh-sungguh. Pada tataran rekruitmen anggota, institusi harus mampu keluar dari main streem pola rekruitmen yang selama ini syarat dengan KKN (korupsi,kolusi dan nepotisme). Stigma yang terbangun di masyarakat bahwa untuk masuk jadi anggota partai politik maka harus bersiap-siap merogoh kecek minimal miliaran juta hingga triliunan juta, harus di-reduksi sehingga melahirkan efek domino yang tidak tanggung-tanggung. Disatu pihak, masyarakat yang punya kompetensi menjadi politisi harus mengurunkan niatnya karena persoalan biaya. Apabila memang masyarakat tersebut punya tekat yang kuat untuk masuk parpol, maka sawah ladang bahkan rumah sekalipun siap untuk digadaikan, bahkan tidak jarang ada yang menjual rumah kediamannya. Hal inilah yang menyebabkan paradigma berpikir yang terbangun kemudian setelah menjadi anggota adalah bagaimana cara mengembalikan modal yang telah dipakai. Maka tidak heran jika kemudian ada politisi yang diketemukan dilapangan, menghalalkan segala cara untuk memanipulasi kejahatan demi seikat rupiah. Dipihak lain masyarakat yang memang punya modal banyak meskipun kurang memiliki kompetensi, melenggang begitu saja untuk diterima tanpa tedeng aling-aling, sehingga lahirlah karakter politisi yang berpikir fragmatis dalam menjalankan peran dan fungsinya, sebab mereka berpikir bahwa di dunia ini yang berkuasa adalah uang dan jabatan, maka yang harus dibela dan dilindungi adalah yang memiliki kedua modal tersebut.

Terlepas dari semua hal diatas, seluruh lapisan masyarakat patut mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Nazarudin, sebab selain telah menjadi idola baru dalam kanca dunia hiburan tanah air bagi masyarakat, dia juga sedikit lagi menjadi pahlawan di tenggah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam menciptakan keadilan dan kesahteraan umum.

Semoga seluruh lapisan masyarakat khususnya partai politik dan elitenya senantiasa melakukan pembenahan diri secara total. Bahwa melakukan sesuatu yang baik, berguna dan bermanfaat apalagi mengayomi masyarakat bisa mndongkrak popularitas dan menaikkan citra individu dan institusi tersebut. Semoga kedepan citra yang kemudian terbangun dari pihak politisi adalah bukan karena kontroversi, tetapi lebih karena kinerja yang baik dan profesional serta selalu berorientasi kepada kemaslahan masayarakat.

Oleh : Subiran

(Mahasiswa Jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, kader HI (Human Illumination) dan HMI Cab. Kolaka-Makassar)

Republik Nihilisme

Iklim berbangsa dan bernegara kita beberapa dekade terakhir, khususnya pasca reformasi tidak pernah absen dari pembredelan makna dari term “Republik”. Hal tersebut semakin mengafirmasi bahwa di negara kita telah terjadi apa yang disebut Republik Nihilisme. Yang dimaksud dari terminologi tersebut adalah suatu kondisi kehampaan makna (meaninglessness), harapan (hopelessnes), dan cinta (lovelessness) oleh publik dalam praktik berbangsa dan bernegara, yang diakibatkan oleh perilaku kepemilikan negara yang diperagakan oleh para politisi di suprasruktur politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Republik hampa makna, harapan dan cinta.

Ia hampa makna karena republik hanya memiliki makna tunggal sebagai sarana melegalisasi kepentingan individu dan kelompok untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Ia hampa makna karena hampir sulit menyaksikan penerjemahan ideologi, cita-cita dan platform negara. Ia hampa harapan karena hampir sulit pula menyaksikan aktualisasi ikrar kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih lagi dasar atau ideologi negara (PANCASILA) hanya dijadikan azhimad politik. Serta ia hampa cinta karena segala cara bisa dilakukan oleh politisi untuk mencapai kekuasaan, bahkan yang terkeji sekalipun.

Kausalitas (sebab dan akibat)

Term nihilisme republik Indonesia bukanlah sesuatu yang lahir dari ruang hampa baik dalam dimensi ruang maupun waktu keilmuan. Term ini digunakan penulis karena menyaksikan pertarungan politik yang tidak seimbang. Disatu pihak masyarakat marjinal sebagai kubuh pertama, selalu beromantisme dengan kekalahan dan penderitaan politik, sementara dipihak yang lain, penguasa sebagai kubuh tandingan selalu menjadi pemenang sepanjang masa tanpa jeda.

Spesifikasi kausa (sebab) yang menjadi kontributor dan promotor utama dari situasi dan kondisi demikian, bukan hanya disebabkan hasrat (kekuasaan, kekayaan dan popularitas), kegilaan ( ekonomi, politik, hukum, media dan informasi), skenario ( skenario legalisasi korupsi, skenario pembiaran masyarakat miskin, skenario politik oligarki, hingga skenario kekerasan dan pertikaian kelompok masyarakat), obsesi (obsesi kepemilikan kekuasaan, obsesi menjadikan lembaga negara sebagai suaka profesi pencari nafkah), tetapi juga karena pengingkaran (pengingkaran kedaulatan melalui kebijakan yang tidak memihak dan bahkan bersinggungan terhadap kepentingan dan kehendak rakyat, pengingkaran konstitusi melalui penciptaan regulasi yang terkesan melegalisasi segala bentuk kepentingan pejabat publik).

Fenomena kehampaan republik dan republik kehampaan tersebut, mau tidak mau serta sadar maupun tidak, telah menimbulkan berbagai patologi fsikis pada sebagian besar rakyat Indonesia. Patologi yang dimaksud adalah lahirnya budaya panik berbangsa dan bernegara. Panik dikatakan membudaya, manakala masyarakat mengalami kondisi mental yang ditandai dengan ketakutan berlebihan sehingga menyebabkan mereka berlari atau melakukan tindakan cepat yang terkadang tanpa arah untuk sebisa mungkin menghindari obyek kepanikan tersebut.

Republik masa kini Indonesia telah memproduksi berbagai “panorama” panik tersebut. Diantara panorama panik yang dimaksud adalah pertama, panik informasi yaitu ketika informasi yang diproduksi pejabat publik melalui media massa menghampiri masyarakat sebagai bom informasi, informasi kepada masyarakat yang sarat dengan politik kepentingan memiliki kecendurungan tidak mampu dicerna, dianalisis bahkan disikapi secara bijak oleh masyarakat karena kurangnya pendidikan politik terhadap mereka. Hal inilah yang kemudian menciptakan absennya partisipasi aktif terhadap segala action politik suprastruktur politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Kedua, panik konsumtif yaitu ketika budaya konsumsi berlangsung seperti mesin penyedot (vakum cleaner) raksasa. Masyarakat selalu dikonsepsikan oleh penguasa sebagai obyek politik yang siap mengkonsumsi apa saja dari setiap kebijakan politik. Misalnya keijakan konversi minyak tanah ke gas beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut sempat menggemparkan masyarakat karena kebijakan yang awalnya diyakini memberikan harapan kemaslahatan justru menciptakan malapetaka. Hal itu begitu dirasakan masyarakat setelah berjatuhannya korban atas ledakan tabung gas dispensasi dari pemerintah tersebut.

Ketiga, panik tontonan, yaitu ketika tontonan menghujani masyarakat layaknya bom tontonan. Media massa baik eletronik maupun cetak mempertontonkan apa saja tanpa mempertimbanghkan eksesnya terhadap masyarakat, apalagi ditambah dengan ketidakmampuan masyarakat menangkap spiritnya. Tontonan menulari setiap wacana dan terkemas melalui berbagai bentuk yang sarat bebas nilai, misalnya tontotan yang berbau fornografi dan fornoaksi, kekerasan hingga pertikaian politik.

Keempat, panik kapital, yaitu ketika capital mengalir tanpa interupsi didalam sistem moneter global yang bergerak tanpa henti selama 24 jam non stop, tanpa pernah menyentuh sektor rill. Indeks pertumbuhan ekonomi negara diagung-agungkan mengalami pertumbuhan yang pesat tetapi pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pemandangan sehari-hari.

Kelima, panik hukum, yaitu ketika hukum dan keadilan menampakan wajah penindasannya. Hukum hanya untuk penguasa dan kelompok masyarakat mapan, menggilas masyarakat miskin tanpa tedeng aling-aling. Dengan kondisi yang seperti itu, masyarakat kemudian meresponnya dengan memberlakukan hukum adat dan terkadang main hakim sendiri.

Keenam, panik politik, yaitu ketika politik dipandang serba kotor, buruk dan hina. Berdasarkan persepsi yang semacam ini maka lahirlah sindrom ilfil politik masyarakat misalnya melalui sikap golput oleh sebagian masyarakat dalam pemilu, dan lahirlah apatisme politik yang semakin membudayakan politik uang dalam pemilu, sehingga anekdot masyarakat tentang “bayar dulu baru kami pilih" bukanlah sempalan proposisi semata.

Republik Nihilisme dan nihilisme republik telah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah “refresi” tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di semua negara di dunia termasuk negara maju sekalipun. Hal ini berlangsung lebih karena spirit kegilaan pejabat publik. Oleh sebab itulah sistem pemerintahan di Indonesia lebih layak disebut sebagai sistem pemerintahan koboy. Sistem pemerintahan yang dilandaskan atas semangat maskulinitas, kekuasaan, keangkuhan, dan hasrat mendominasi. Atau ia lebih layak disebut sebagai system patriarki, dimana didalamnya pria (penguasa) mendominasi sekaligus merefresi kedaulatan rakyat sebagai “ibu pertiwinya”. Semangat politik pemerintahan maskulinitas inilah yang kini telah membuang cinta, kasih sayang, kelembutan, kesantunan, kehalusan budi, kearifan, kebijaksanaan, dan kesalehan serta melenyapkan keadilan dan kebenaran, melestarikan kesedihan yang menjadi tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan.

Itulah yang seharusnya membuat rakyat ini marah. Berbagai tindakan menunjukkan kesadaran bahwa Republik ini tergerus maknanya secara terus-menerus. Res publica yang mengandung arti untuk kepentingan publik, ternyata tidak demikian. Bangunan rumah bersama yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa yang sejak awal meletakkan kedaulatan rakyat sebagai cita Republik ini, hancur oleh tindakan yang mementingkan diri dan kelompoknya sendiri. Dalam res publica, negara harus berdiri di tengah kepentingan umum, bukan kepentingam perorangan.

Ini semua menunjukkan bangunan Republik yang sudah rapuh, dan tinggal menunggu kehancurannya. Penguasa sudah melupakan makna hakiki Republik dengan cara abai terhadap persoalan-persoalan publik. Padahal, dalam kasus-kasus seperti inilah kewibawaan, harkat, dan harga diri negara berserta orang-orang di dalamnya dipertaruhkan.

Cita-cita ”kemakmuran bersama” lama-lama menjadi mitos. Bumi, air, dan kekayaan alam sudah bukan milik Republik lagi, tetapi milik mereka: para pemilik modal. Mereka berkolaborasi membuat sebuah kebijakan agar kekayaan alam bangsa ini bisa dikuras habis untuk memperkaya kedudukan bisnis mereka. Tidak peduli itu merusak alam dan manusia. Bangsa ini telah kehilangan orientasi dasar menjadi bangsa yang memiliki kemandirian dalam menentukan hari depannya.

Ruang publik kita hanya diisi oleh kaum petualang yang menggunakan gelar hebat tapi tidak ada isinya. Polemik terus-menerus dihadirkan untuk menghiasi publik setiap hari di media. Tetapi realitasnya polemik itu tidak mampu menjadi pelecut daya cipta untuk mengubah ketidakberdayaan menjadi keberdayaan.

Cita-cita kemerdekaan yang digariskan oleh para pendiri Republik seolah luntur. Barangkali tak pernah disangka para pendiri Republik jika akhirnya kemerdekaan yang telah diraih dengan darah dan pengorbanan untuk keluar dari jerat pikir penjajahan, kembali lagi menuju penjajahan di bawah dalih kemerdekaan. Ironisnya, penjajahan dalam arti yang lebih luas (politik, ekonomi, sosial, budaya) dilakukan oleh bangsa sendiri melalui berbagai persekongkolan jahat. Dalihnya kemakmuran, tapi yang jelas adalah ketertindasan.

Oleh: Subiran

(Mahasiswa Jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, kader HI (Human Illumination) dan HMI Cab. Kolaka-Makassar)

Negara Dirongrong Kejahatan Politik

Berjamaahnya para politikus Indonesia mengungsikan diri keluar negeri khusunya ke negera Swiss dan Singapura merupakan fenomena yang sudah menjadi tren glamour dalam wajah politik dan hukum negara kita. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka yang melarikan diri keluar negeri adalah politikus yang sementara diproses hukum karena tindak pidana korupsi. Logika untuk mengamini proposisi tersebut cukup sederhana. Kalau memang mereka tidak melakukan kejahatan (memang orang yang baik) ngapain sembunyi-sembunyi keluar negeri meski sudah mendapatkan izin pencegahan bepergian keluar negeri oleh lembaga Imigrasi?

Memang sangat memprihatinkan perilaku yang dipertontonkan oleh para pejabat publik kita tersebut, mengingat mereka adalah penyambung lidah masyarakat yang seharusnya tidak menjadi aktor penjahat politik dalam kondisi negera yang baru berekperimen untuk konsisten mengadopsi sistem politik demokrasi.

Yang menarik untuk dikaji adalah adalah apakah fenomena diatas bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan politik?

Konsep kejahatan Politik

Kejahatan adalah term atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan tidak berbudi dan bermoral (menafikan nilai-nilai kemanusiaan). Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Marshall B. Clinard dan Richard Quinney memberikan 8 tipe kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu (1). karir penjahat dari si pelanggar hukum, (2). sejauh mana prilaku itu memperoleh dukungan kelompok,(3). hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola prilaku yang sah, (4). reaksi sosial terhadap kejahatan.

Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah Pertama, Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminil seperti pembunuhan dan perkosaan, Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pemah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya. Kedua, Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya. Ketiga Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari. Keempat, Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase, dansebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegai itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Kelima, Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas. Keenam, Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai part time- Carreer dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar. Ketujuh, Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika dan sebaigainya. Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan para eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal dilingkungan-lingkungan pemukiman yang baik. Kedelapan Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.

Dari segi istilah, kejahatan politik merupakan kata majemuk “kejahatan” dan “politik”. Namun apabila dilihat dari kata majemuk ini, kita akan menemui masalah, sebab begitu banyak pengertian yang kita dapatkan dari istilah kejahatan maupun istilah politik. Seperti yang telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, bahwa kejahatan dapat diberi pengertian berdasarkan Legal Definition of Crimes dan Social Definition of Crimes. Kejahatan dalam pengertian J D Crimes adalah perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan dalam Perundang-undangan pidana. Sementara kejahatan berdasarkan social Definition of crimes adalah definisi kejahatan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

Demikian pula untuk istilah politik, terlalu banyak pengertian politik yang dapat kita temukan, sebab politik berkaitan erat dengan tujuan negara, kekuasaan dalam arti mendapatkan dan mempertahankannya, pengambilan keputusan, kebijakan pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Menurut Yuwono Sudarsono, politik adalah proses hidup yang serba hadir dalam setiap lingkungan sosial budaya. Politik juga sering disalah artikan, misalnya larangan untuk berpolitik, deidiologisasi, deparpolitisasi yang hampir semua orang telah mengetahui bahwa pelarangan itu juga merupakan perbuatan politik.

Penjahat politik menghendaki pengakuan dari norma-norma yang diperjuangkan agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku. Sementara perbuatan politik dilakukan bukan semata-mata karena keberatan terhadap norma yang dilanggarnya, akan tetapi terutama keberatan terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dan tertib hukum atau berkeberatan terhadap situasi-situasi hukum yang dianggap tidak adil. Pembedaan ini penting untuk kualifikasi kejahatan politik dengan perbuatan politik yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Perbuatan politik tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat, tetapi semata-mata untuk memperbaiki keadaan masyarakat dengan perbuatan, antara lain demonstrasi, petisi, aksi protes dan lain sebagainya. Seorang pelaku perbuatan politik menolak melakukan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan hati nuraninya.

Ada juga term political refugee yakni mereka yang melarikan diri keluar negeri karena pemerintahnya berdasarkan perbedaan politik, ras, agama dan lain sebagainya. Seorang pengungsipolitik adalah seorang korban pasif dan suatu gejolak politik, tidak ikut aktif dalam suatu oposi di negerinya. Mereka tidak kembali ke negeri asalnya karena ada resiko akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Berbeda halnya politikus yang melarikan diri keluar negeri untuk mengamankan diri dari jeratan hukum suatu negara setelah melakukan korupsi.

Definisi lain mengenai kejahatan politik adalah menurut konferensi internasional tentang hukum pidana. Konferensi tersebut memberi pengertian kejahatan politik sebagai kejahatan yang menyerang organisasi maupun hak penduduk yang timbul dari berfungsinya negara tersebut. Pengertian tersebut juga belum menjelaskan siapa yang menjadi subyek hukum dan delik politik, apakah individu, korporasi, ataukah negara. Demikian pula organisasi mana yang dimaksud, sebab begitu banyak organisasi yang didirikan di suatu negara.

Parameter Kejahatan Politik

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas yang belum secara tegas memberikan pengertian kejahatan politik, kiranya untuk menerapkan apakah terhadap pelaku perbuatan yang diindikasikan mempunyai unsur politik dapat diekstradisi ataukah tidak masih memerlukan pembahasan secara mendalam dan memerlukan keputusan politik dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Memang sulit untuk menentukan pengertian kejahatan politik. Penjelasan tersebut di atas hanya menunjukkan perbedaan antara pelaku pada kejahatan biasa dengan kejahatan politik serta sifat perbuatannya itu sendiri.

Walaupun demikian sekedar pegangan untuk menentukan apakah suatu kejahatan termasuk sebagai kejahtan politik, parameter yang dapat digunakan adalah (1). Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku di suatu negara; (2). Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga lembaga negara; (3). Perbuatan tersebut secara dominan menampakan motif dan tujuan politiknya; (4). Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dan keadaan yang berlaku sekarang.

Akan tetapi untuk menetapkan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan politik harus tetap hati-hati, karena demokratisasi politik dan penegakan hak asasi manusia telah menjadi isu global. Perjuangan berbagai bangsa untuk melepaskan diri dari kolonialisme telah menjadikan kejahatan politik menjadi semakin nisbi. Kejahatan politik adakalanya juga berkaitan dengan dimensi tempat dan waktu.

Hal ini dikarenakan apa yang dianggap sebagai kejahatan di suatu negara belum tentu dianggap sebagai kejahatan di negara lain. Kritik terhadap kekuasaan negara adakalanya dianggap sebagai kejahatan oleh penguasa penguasa totaliter, tetapi tidak disebut sebagai kejahatan bagi negara yang menganut paham demokrasi. Seorang freedom fighter juga disebut sebagai penjahat atau pemberontak oleh penguasa berdasarkan tertib hukum yang berlaku, tetapi ia dapat disebut sebagai pahlawan manakala tertib hukum yang dicitakan terwujud sesuai dengan idealita yang dianutnya.

Melihat parameter kejahatan politik tersebut di atas tampak sekali bahwa kejahatan politik sangat tipis dengan kejahatan umum. Dikatakan demikian sebab kejahatan politik dapat dilakukan secara terang-terangan melalui kejahatan umum seperti pembunuhan, perusakan, bahkan dengan teror dan lain sebagainya. Kejahatan politik juga dapat dilakukan secara connex dengan kejahatan biasa, misalnya pencurian. senjata untuk mendukung perjuangan politik.

Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt kejahatan politik secara kriminologis dapat dibedakan dalam tiga bentuk. Pertama adalah kejahatan politik yang ditujukan kepada negara atau political crimes against the state. Kedua adalah kejahatan politik oleh negara atau domestic political crimes by the state. Ketiga adalah kejahatan politik internasional oleh negara atau internationalpo litical crimes by the state.

Ketiga bentuk kejahatan politik di atas dalam kaitannya dengan ekstradisi, hanya bentuk pertamalah yang relevan. Sedangkan bentuk kedua dan ketiga yang menjadi subyek hukum adalah negara, sehingga tidak termasuk subyek yang dapat diekstradisi. Tipe ketiga atau internationalpolitical crimes by the state dapat meliputi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh negara terhadap negara lain maupun lembaga-lembaga internasional terhadap negara tertentu. Political crimes against the state meliputi violent political crimes against the state maupun nonviolent political crimes against the state. Sementara domestic political crimes by the state meliputi state corruption dan state politi cal repression.

Sebagaimana disebutkan di atas, kualifikasi kejahatan politik penting untuk menentukan apakah penjahat dapat diekstradisi ataukah tidak. Sudah barang tentu perihal ekstradisi ini terkait dengan masalah hak asasi manusia, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Ekstradisi adalah proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan kejahatan yang dilakukan secara formal oleh negara kepada negara lain yang punyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili penjahat tersebut. Secara umum dalam studi ilmu hukum terdapat 4 (empat) asas hukum dalam pengaturan ekstradisi.

Pertama, double criminality principle atau asas kejahatan rangkap. Asas tersebut mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, baik menurut hukum negara yang meminta, maupun negara yang diminta dinyatakan sebagai kejahatan. Kedua, asas bahwa negara yang diminta berhak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri. Ketiga, asas bahwa jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik, maka permintaan ekstradisi ditolak. Keempat, asas bahwa suatu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian diwilayahnya termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara mi dapat menolak permintaan ekstradisi ini.

Berdasarkan uraian diatas maka yang patut untuk menjadi renungan kita bersama adalah bahwa memang tidak bisa dinafikan kejahatan merupakan suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat (negara) itu ada, termasuk kejahatan politik. Kejahatan politik selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun.

Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan politik hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan politik dan memperbaiki penjahat politik agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik.

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan politik , tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan suprastuktur politik dan infrasrtuktur poltik, tapi yang harus menjadi titik tekan adalah bagaimana menciptakan sebuah sistem politik dan pemerintahan yang diatur sedemikian rupa dalam regulasi yang menjamin kemungkinan kecil oknum tertentu untuk melakukan kejahatan politik.

Hal itu menjadi tugas dari setiap elemen bangsa dan negara ini khususnya para pembuat regulasi di DPR, karena mereka adalah penyambung lidah rakyat atau pelayan masyarakat.

Oleh: Subiran (Mahasiswa Jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, kader HI (Human Illumination) dan HMI Cab. Kolaka-Makassar)

Memerdekakan Kemerdekaan

Mendorong perlunya demokratisasi atas demokrasi (democratizing democracy) yang cenderung semu seharusnya diletakkan seruang dan sebangun denganmemerdekakan kemerdekaan. Memerdekakan kemerdekaan, yaitu upaya membebaskan kemerdekaan dari belenggu identitas simbolis artifisial sehingga warga (rakyat) bisa menemukan jati dirinya bukan hanya sebatas warga negara, tetapi lebih kepada warga bangsa.

Pasca robohnya benteng kekuasaan orde baru, bangsa ini mengami tantangan baru, pendulum demokrasi terlalu kencang bergerak ke ‘kanan’. Sistem dan nilai demokrasi hanya menerapkan demokrasi pada tataran permukaan (semu). Lewat amandemen UUD 1945 rakyat memegang kuasa penuh untuk memilih pemimpinnya secara langsung baik pada tingkat nasional maupun daerah. Fenomena inilah yang kemudian mengundang banyak lembaga internasional untuk mengalungkan medali penghargaan dengan melabeli Indonesia sebagai salah satu negara terbesar yang demokratis. Namun fenomena terbukanya ‘keran’ kebebasan seluas-luasnya atas nama demokrasi diatas ternyata hanya melahirkan iklim perebutan kekuasaan yang tidak jarang menerapkan politik bebas nilai.Term ‘politik dagang sapi’pun menjadi buah bibir masyarakat ditengah kekecewaan terhadap wakil mereka yang mendua terhadap kepentingan rakyat.

Dalam iklim demokrasi yang seperti sekarang, sudah menjadi rahasia umum bahwa uang, jabatan dan relasilah yang memainkan peran utama dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Sehingga wajar jika kemudian masalah-masalah pelik muncul sebagai konsekuensi logis dari praktek-praktek seperti ini. Salah satu masalah pelik yang paling menonjol adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu yang legitimate ternyata hanya cenderung memanfaatkan posisinya untuk memperjelas pretise, dan mempertegas kemuliaan simbolis dengan memperkaya diri dan golonganya. Alhasil, korupsi menjadi musuh utama di era yang katanya demokrasi. Betapa tidak, para pejabat publik di setiap tingkatan mulai dari tingkat pusat hingga daerah ,mulai dari pejabat eksekutif hingga yudikatif, serta mulai dari anggota DPR hingga ketua RT,semuanya melakukan korupsi. Fenomena ini semakin mengafirmasi pendapat Antony Gidden, bahwa” walaupun optimisme terhadap demokrasi tetap tinggi, namun telah terjadi penurunan kepercayaan yang signifikan terhadap para pejabat/politisi”.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah dengan adanya pemilihan langsung kepala daerah, konflik horizontal di masyarakat menjadi suatu budaya laten yang hampir mencapai titik klimaksnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya atau bahkan ketiadaan kearifan dan kedewasaan berpolitik dari semua elemen masyarakat alih-alih kurang pemahaman tentang politik akibat pendidikan politik yang tidak terdistribusi secara signifikan. Ketidakdewasaan dalam berpolitik terwujud dengan sikap yang tidak siap kalah, karena para calon pimpinan yang gagal meraih kemenangan lebih sering mengorganisir warga untuk melakukan protes terbuka terhadap otoritas penyelenggara Pemilu dengan berbagai alasan khususnya; manipulasi data, tak jarang perilaku ini berakhir dengan tindakan anarkis. Parahnya lagi, para calon pimpinan khususnya di daerah, menjadikan basis pendukungnnya berdasarkan kaitan kesukuan dan etnisitas, serta agama. Sehingga pemilu yang awalnya menjadi momentum bulan madu demokrasi rakyat dalam memilih pemimpin yang ideal, justru memungkinkan berakhir dengan konflik sosial yang bernuansa SARA.

Bukankah akal sehat kita mengkonklusikan bahwa kondisi yang demikiantidaklah dalam posisi ideal?. Konklusi yang semacam itu bukanlah pemikiran sempalan yang lahir dari ruang yang kosong, karena berdasarkan nilai idealnya, demokrasi memberikan landasan nilai tentang persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia yang tentunya secara praksis terwujud dalam kondisi tanpa adanya penindasan dan pembantaian antar manusia.

Dari persaksian kita mengenai perkembangan praktek demokrasi di Indonesia belakangan ini, tentunya dapat disimpulkan bahwa telah terjadi dominasi kaum kaya yang bermodal terhadap kaum miskin yang tidak memiliki sumber daya. Demokrasi hanya milik kaum segelintir elite yang memiliki kapital berdasarkan konsep yang diadopsi oleh Guetanomosca dan Vilfredo Fareto mungkin layak kita amini. Atau mungkin ada baiknya kita kembali memikirkan secara kontemplatif tentang apa yang pernah dinyatakan oleh HOS, Tjokroaminoto tentang kondisi diatas. Beliau mengemukakan bahwa “Akan tetapi pada zaman modern sekarang, cara-cara memproduksi hasil-hasil keperluan dan kebutuhan hidup manusia ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan dan paham kapitalisme (kapitalistische productie wijze), yang semakin lama semakin mendekati puncak ketinggiannya, sedangkan dalam aspek yang lain pertentangan antara keperluan kaum modal (kapitalist) dengan kaum miskin dan melarat (terutama kaum buruh rendahan) semakin bertambah tajam. Karena itu terjadilah krisis berulang-ulang terutama krisis yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak dan produksi….”

Meskipun jaman telah berganti tetapi beliau dengan jelas dan tegas menganalisis bahwa kapitalisme adalah sumber dari permasalahan yang ada di masyarakat. Inilah yang kemudian lebih lanjut disebut sebagai ironi demokrasi atau bisa disebut sebagai demokrasi “semu”.

Dalam konteks ilmu politik, istilah “semu” sering dikaitkan dengan demokrasi yang mengacu pada capaian teknis berupa suksesi dan perebutan kursi semata. Sementara itu, rakyat (demos) hanya berperan sebatas penggembira yang dimobilisasi dalam sebuah kontestasi. Kalau merujuk pada konsep tersebut, kemerdekaan negara ini mengalami hal yang sama. Kemerdekaan yang kita capai masih bersifat artifisial, karena sebatas hengkangnya kaum kolonial dari Bumi Pertiwi dan tampilnya bumiputra sebagai penguasa. Yang lebih parahnya lagi, bumi putra yang menjadi penguasa justru menjadi penjajah baru terhadap negeri sendiri.Seperti demokrasi, kemerdekaanpun kiniditandai oleh pesta dan ritual (hari kemerdekaan) tanpa kepastian arah dan tujuan.

66 tahun sudah negara ini merdeka, 103 tahun kebangkitan nasional, 83 tahun terbentuknya bangsa melalui manifesto politik sumpah pemuda serta 13 tahun reformasi, semerbak eksistensi bangsa dan negera ini belum mampu dinikmati oleh warganya sendiri sebagai pemilik sah kedaulatan. Dan yang paling menonjol dari kepahitan penderitaan rakyat adalah persepsi hambar atas institusi partai politik, yang tidak jarang menciptakan budaya ilfil atau alergi politik dari masyarakat. Hal tersebut bukannya tanpa alasan, mengingat dalam sistem demokrasi, partai politik adalah industri politik paling legitimate dan berpengaruh sebagai penyalur pejabat publik di lembaga suprastruktur politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang beberapa dekade ini terkesan mendua terhadap demokrasi. Kepentingan rakyat yang direduksi dan didiskreditkan menjadi kepentingan partai dan elite partai, telah memacetkan pelayanan publik.

Dari Sabang dibarat hingga Merauke ditimur, dari pulau Mianggas hingga pulau Rote, dari danau Sentani di Papua hingga danau Toba di Sumatra Utara, kesucian dan kebeningan air kebijaksanaan demokrasi memang masih tersisa, tetapi polusi yang ditimbulkan oleh limbah politik demokrasi yang semu tersebut kian mendekat mengancam ketahanan ekosistem kesejahteraan dan kebudayaan.

Sungguh sebuah ironi, mengingat desain demokrasi Indonesia adalah hasil pertautan komplementer pahamideal yang telah disaring dari keberagaman paham pemikiran, keyakinan, dan budaya yang kemudian tertuang dalam PANCASILA sebagai ideologi negara.

Penyanderaan Demokrasi Pancasila

Sungguh ironis menyaksikan kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara, ketika peraturan perundang-undangan berbasis eksklusifisme keagamaan bersetubuh menikam jiwa ketuhanan yang maha esa, lembaga-lembaga finansial dan korporasi internasional dibiarkan menginterupsi bahkan mengintervensi perundang-undangan dengan mengorbankan kemanusiaan yang adil dan beradab, trilogi penyakit negarawan (korupsi,kolusi dan nepotisme) dan penciptaan dinasti kekuasaan dari pemerintah pusat (geo-politik O) hingga daerah (geo-politik pribumi) serta klaim kebenaran tunggal komunitas masyarakat tertentu turut melemahkan persatuan kebangsaan, demokrasi liberal prosedural dalam pemilihan umum dengan segala variannya membunuh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Suprastruktur politik ( eksekutif, legislatif dan yudikatif) berjamaah menjarah keuangan rakyat, penegak hukum menciderai asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan efek jera. Ekspansi neoliberalisme, menciptakan kesenjangan sosial yang semakin meluas dan melebar yang turut pula turut menjegal keadilan sosial. Demokrasi yang dijalankan justru berlawanan dengan arah jarum jam kemerdekaan sesungghnya, rakyat dibawah pada periode pra-politik saat terkungkung dalam hukum besi sejarah penjanjahan kolonial.

Ada jarak yang lebar antara apa yang diargumentasikan dengan pilihan institusi dan kebijakan yang diambil. Demokrasi yang diidealkan sebagai wahana untuk memperjuangkan kesetaraan, persamaan, kebebasan, persaudaraan dan kekeluargaan lewat pengorganisasian kepentingan kolektif justru menjadi instrumen bagi kepentingan privat. Distorsi ini terjadi disebabkan karena lembaga negara dijadikan industri komersil tempat mencari kerja sehingga lembaga negara diinterpretasikan sebagai lemabaga profesi. Wakil rakyat tidak lagi bekerja untuk politik melainkan bekerja dari politik. Disinilah pintu masuk bagi persekongkolan antara pengusaha dan politisi dalam proses institusionalisasi dan legal drafting, mereka melegalisasi proyek kepentingan pribadi dan golongan dengan mengatasnamakan proyek pembangunan infrastruktur untuk kemaslahatan rakyat. Suatu gerakan mafia melakukan penyanderaan demokrasi. Adagium “akan ada permainan politik oleh orang-orang kriminal dan permainan kriminal oleh orang-orang politik” yang merupakan pernyataan Pra Moedya Ananta Toer dalam RUMAH KACA nampaknya telah menemukan tempatnya dalam realitas perpolitikan nasional Indonesia hari ini.

Pelembagaan Konstitusi

Keberhasilan negara merekonstruksi dirinya melalui revisi konstitusi (purikasi UUD) seharusnya diikuti pelembagaan (ketaatan) konstitusi itu sendiri. Namun, semua itu masih mimpi. Karena itu, pencapaian agenda pada era reformasi ini tak jauh berbeda dengan pencapaian awal kemerdekaan, yaitu pergulatan membangun konstitusi. Sementara itu, penguatan nilai-nilai konstitusi berjalan lambat dan cenderung involutif. Akibatnya, kegaduhan politik terus mengalir dari dulu sampai sekarang.

Kita bisa menyaksikan carut-marut relasi antarlembaga negara yang sering berujung pada kegaduhan politik yang tak produktif. Walaupun konstitusi sudah mengatur tata interaksi dan pola relasi antarinstitusi, tarik-menarik kepentingan elitis di antara lembaga-lembaga negara tak pernah mati. Percaloan di Dewan Perwakilan Rakyat, mafia peradilan, dan sepak terjang lembaga penegak hukum dengan segala kontroversinya menjadi catatan lemahnya budaya mematuhi. Begitu juga DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang berebut kuasa, walau dalam konstitusi mereka memiliki posisi yang sama.

Belum lagi orientasi kekuasaan kaum politikus yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok daripada rakyat. Semua ini akibat pengabaian terhadap konstitusi sebagai landasan dasar interaksi. Konsekuensinya, tatanan kenegaraan menjadi amburadul dan bergerak menurut tafsirnya masing-masing. Karena itu, diperlukan proses pelembagaan konstitusi dalam kesadaran diri anak bangsa.

Yang perlu ditekankan adalahwalaupun secara konstitusi semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sama, dalam sistem presidensial, eksistensi kepala negara (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) menjadi penting untuk menegakkan kembali kepatuhan seluruh komponen masyarakat terhadap aturan main yang ada. Dan fungsi ini akan maksimal apabila masing-masing lembaga negara bekerja sesuai dengan aturan dan menjadi abdi rakyat.

Tentu ini bukan agenda mudah, karena pada kenyataannya para pejabat negara masih banyak yang abai, bahkan belum sadar konstitusi, apalagi menjalankannya. Inilah ironi kemerdekaan sebuah bangsa dan negara yang selama ini dikultuskan sebagai bangsa yang besar untuk menutupi kondisi riil sebagaimana adalanya bahwa negara kita sebenarnya baru sebatas belajar untuk memahami demokrasi. Jadi jangan heran jika kemudian ditataran implementasi demokrasi masih amburadul.

Inilah kemerdekaan semu dan prosedural yang sewaktu-waktu dapat mengancam kohesivitas kebangsaan yang multikultural. Karena itu, perlu kitanya semua elemen bangsa dan negara khususnya pemerintah, untuk kembali meluruskan orientasi penyadaran diri sebagai komando untuk meramu sistem yang bisa menunjang proses “pemerdekaan kemerdekaan”. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penguasa harus bekerja keras demi, oleh dan untuk rakyat agar sematan lencana tanda jasa menjadi sesuatu yang akan diabadikan oleh tinta sejarah.

Oleh: Subiran (Mahasiswa Jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, kader HI (Human Illumination) dan HMI Cab. Kolaka-makassar)

MK di Tengah Pusaran Politik Mafia

Kasus dugaan suap terhadap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menjerat Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin ternyata tidak hanya merontokkan citra partai berkuasa pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Siapa sangka kasus tersebut juga menyeret-nyeret lembaga lain, yakni Mahkamah Konstitusi, yang tak ada sangkut-pautnya dengan proyek Wisma Atlet SEA Games yang diributkan. Padahal MK selama ini dikenal sebagai satu-satunya institusi yang masih dipandang publik memiliki reputasi yang baik, bahkan belum lama ini mendapat predikat sebagai institusi terbaik se-Asia.

Beberapa waktu lalu Ketua MK, Mahfud MD, melaporkan kepada Presiden SBY yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), bahwa ada seorang politikus daripartai tersebut yang mencoba menyuap Mahkamah Konstitusi melalui sekterarisnya.

Fenomena penyuapan politisi terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia memang bukanlah hal yang luar biasa untuk dijadikan bahan perdebatan, pasalnya hal tersebut telah mendarah daging dalam konteks perpolitikan kita di tanah air. Hanya saja, cukup ironis, bahwa MK yang selama ini menjadi satu-satunya lembaga tinggi negara yang masih dipercaya publik karena integritasnya yang baik dan bersih,ternyata hendak diskenariokan oleh oknum tertentu agar terkena cipratan penyakit KKN. Hal inilah yang kemudian mendeteksi adanya indikasi konspirasi untuk menyandera MK dengan tujuan menghancurkan reputasi dan integritasnya.

Memang jika kita mau mengadopsi logika hukum parsial, sebenarnya secara hukum, peristiwa diatastidak diketemukan aspek pidananya,sebab pemberi uang belum sempat mengemukakan maksud dan tujuan. Tetapi jika ditelaah dari segi dan sudut politik maka boleh jadi hal tersebut mengandung ekses untuk menyandera MK. Memingat MK merupakan proyek reformasi konstitusi pasca tumbangnya orde baru danmerupakan institusi tertinggi yang yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara terhadap pelanggaran konstitusi, termasuk sengketa pemilu entah itu pemilu ditingkat daerah (eksekutif dan legislatif) maupun ditingkat pusat (pemilu presiden dan pemilu legislatif). upaya menyandera MK lebih mengarah kepada penguatan hukum jika ada proyek atau perkara yang harus memenangkan oleh pihak-pihak tertentu.

Menakar ulang eksistensi MK

Perubahan yang cukup mendasar dalam ketatanegaraan, telah terjadi, ketika pasca Amandemen ketiga UUD 1945 para wakil rakyat telah membentuk Lembaga Tinggi Negara yakni Mahkamah Konstitusi. Secara signifikan mahkamah ini telah mengurangi kekuasaan penuh wakil rakyat dan eksekutif dalam melahirkan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi merupakan “varian baru”, dari model- model Mahkamah Konstitusi yang ada di beberapa negara, paling tidak 78 negara. sekarang ini telah memiliki Mahkamah Konstitusi dengan beberapa model.

Mahkamah Konstitusi yang baru saja terbentuk sudah selayaknya bahwa dalam perjalanannya mendapatkan pengawalan dan pemantauan yang cukup ketat dari seluruh komponen bangsa ini terutama rakyat, agar kewenangan yang strategis ini tidak diintervensi dan dipengaruhi oleh kekuatan lain yang ingin mencari keuntungan untuk kepentingan golongannya.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang mendukung reformasi telah terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya konsekuensi terhadap konsep dalam Penjelasan undang-undang harus dilaksanakan sebagaimana semestinya, demi penegakan moral dalam lingkup penegakan hukum.

Hukum pada dasarnya tidak akan mengalami stagnasi, karena hukum akan selalu mencari jalan keluar sendiri dari kebuntuan. Jalan keluar itu akan selalu ditemukan sekalipun tidak harus selalu melalui jalan formal. Jalan keluar yang dimaksud disini tidak menimbulkan anarki, oleh karena menurut Renner harus didasarkan pada alasan yang jelas, yaitu tuntutan kelayakan sosial (social reasonableness) yang dikehendaki masyarakat. Begitu juga halnya, bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi yang dibentuk, tidak sewajarnya menjadi arogan, demi kepentingan politik tertentu. Sekalipun pada akhirnya lembaga ini mengalami kegagalan, maka masyarakatlah yang akan melaksanakan tuntutan apa yang menjadi haknya.

Menimbang konsep Partai politik dan Etika Politikus

Partai Politik

Konsekuensi logis dari pengadopsian sistem politik demokrasi oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaannya adalah bahwa Parpol adalah kendaraan politik yang diatur Undang-Undang yang dapat mengantar seorang warga negara (politikus atau negarawan) atau kombinasi keduanya untuk mencapai puncak kekuasaan. Di negara-negara yang menganut faham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar idologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Dalam perkembangan selanjutnya di dunia barat timbul pula partai yang lahir di luar parlemen, dimana partai-partai ini bersandar pada suatu pandangan hidup atau ideologi tertentu seperti, Sosialisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. Dalam partai semacam ini, disiplin partai lebih kuat, sedangkan pimpinan lebih bersifat terpusat.

Di negara-negara jajahan, partai-partai politik sering di dirikan dalam rangka pergerakan nasional di luar dewan perwakilan rakyat kolonial; malahan partai-partai kadang-kadang menolak untuk duduk dalam badan itu. Seperti pernah terjadi di India dan Hindia Belanda setelah kemerdekan dicapai, dan dengan meluasnya proses urbanisasi, komunikasi massa serta pendidikan umum, maka bertambah kuatlah kecenderungan untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui partai.

Tugas dan Fungsi parpol

Pertama, Sebagai sarana komunikasi politik.Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan "penggabungan kepentingan" (interest agregation). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan "perumusan kepentingan" (interest articulation).

Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai politik. Partai politik selanjutnya merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (public policy). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik (instrument of political socialization). Di dalam ilmu politik sosialisasi bertujuan memperoleh sikap dan orientasi, dimana seseorang (warga negara) memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Di samping itu, sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik.

Ketiga, sebagai sarana kaderisasi politik. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik dan caranya, ialah melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain- lain, juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection of leadership).

Keempat, sebagai sarana mengatasi konflik (conflict management).Dalam sistem demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar, jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

Etika Politikus

Realitas politik adalah pertarungan kekuatan dan kepentingan. Politik dibangun bukan dari yang ideal, tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara. Dalam konteks ini, bagaimana etika politik bisa berbicara?

Politikus profesional dan proporsional sekaligus negarawan adalah idaman setiap rakyat seantero nusantara. Sebab, politisilah yang akan membawa aspirasi, dan memperbaiki nasib dari konstituennya (rakyat).

Seorang politikus yang baik adalah seorang yang cakap membawa aspirasi masyarakat dengan isu-isu yang mencuat kepermukaan yang perlu dipecahkan ke arena politik dengan menggunakan etika politik. Hal tersebut penting untuk menunjukkan dan menekankan pada proses politik, yaitu "Berpolitik" tidaklah bebas nilai apalagi menghalalkan segala cara untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan. Hanya politikus yang professional dan proporsional yang dapat melakukan proses yang proporsi dan profesional juga. Seorang politikus yang professional dan proporsional harus memahami masyarakat, bangsa dan negaranya, demikian pula demokrasi, HAM, peraturan perundang- undangan tentang Pemilu, Partai Politik, Visi dan Misi bangsa serta etika politik.

Piet Go O Carm, dkk dalam buku Moral Politik (2004) menyatakan: jika The Common Goodsebagai prinsip etika politik mewajibkan setiap warga negara atau warga masyarakat untuk menggapai jabatan publik dan institusi sosial politik sebagai instrumen untuk mengupayakan hidup baik untuk bersama dan setiap orang. Konsep ini mengandung beberapa tuntutan;Pertama, Prinsip The Common Good menentang politik identitas sempit, yakni partai atau program politik yang hanya memperjuangkan kepentingan atau kesejahteraan bagi kelompok identitas tertentu. Kedua, Prinsip The Common Good sebagai prinsip etika politik melawan politik simbolis, yakni politik yang mengandalkan daya simbolis dari sesuatu yang berkaitan dengan agama atau unsur kebudayaan tertentu. Ketiga, Prinsip The Common Good mewajibkan semua lembaga pemerintahan dan lembaga- lembaga perwakilan rakyat untuk benar-benar dekat dengan rakyat, memberi kondisi riel masyarakat, dan mengangkat kondisi riel masyarakat, mengambil kebijakan yang memenuhi kepentingan rakyat. Keempat, prinsip The Common Good dapat menjadi dasar moral bagi birokrat atau pegawai negeri meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Saat ini praktik penegakan hukum sedang mengalami disorientasi kinerja dari amanah yang diperintahkan di dalam UUD 1945 dan perubahannya. Disorientasi pertama, polisi, jaksa dan hakim saat ini tampak kehilangan jati diri karena keberadaan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian. Selain belum efektif juga tampak ada keinginan kuat untuk memasuki terlalu jauh pekerjaan lembaga penegak hukum tersebut yang bertentangan dengan UU.Kekuatan kritik sosial dan pers bebas sering menimbulkan kegamangan penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara benar menurut UU yang berlaku.

Disorientasi kedua, tidak jelas lagi batas-batas sistem pengendalian internal dan eksternal dalam penegakan hukum. Yang terjadi “kontrol internal” dilakukan oleh masyarakat sipil, seharusnya oleh lembaga pengawas internal (irjen dll); dan “kontrol eksternal” dilakukan oleh “orang dalam” lembaga penegak hukum itu sendiri.Di sini tidak jelas lagi siapa mengawasi siapa.Lebih tidak jelas lagi kepada siapa semua fungsi kontrol tersebut harus dipertanggungjawabkan, kepada DPR RI sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah (eksekutif) atau kepada rakyat Indonesia, atau masyarakat sipil di mana saja dan kapan saja dikehendaki rakyat Indonesia itu atau hanya kepada seorang presiden saja.

Disorientasi ketiga,kepakaran yang “dimonopoli” oleh kalangan akademisi dalam menyikapi masalah penegakan hukum.Yang terjadi saat ini telah tumbuh berkembang, tidak jelas lagi bedanya antara seorang “pekerja intelek” dan seorang “intelektual”.

Disorientasi keempat, penegakan hukum saat ini khususnya yang berkaitan dengan pelaku ekonomi tidak mendukung/memperkuat sistem ekonomi nasional melainkan bahkan “meruntuhkan” efisiensi dan efektivitas serta produktivitas para pelaku ekonomi.Bahkan menjauhkan investasi domestik dan asing untuk memperkuat ekonomi nasional.Ada banyak sebab dan di antaranya adalah ekses negatif “pemerasan”dan “pemaksaan”yang mendatangkan keuntungan finansial oleh oknum penegak hukum lebih besar ketimbang proses peradilan yang berjalan jujur,adil dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Penyebab yang pasti dari kondisi ini adalah ideologi globalisasi telah mendorong kehidupan bangsa yang bersifat hedonistis mempertuhankan kebendaan belaka; jauh dari kesejahteraan batiniah bagi masyarakatnya.Pola kehidupan sosial budaya dan ekonomi sesaat telah “menjerumuskan” anak bangsa ini ke dalam kehidupan yang digambarkan oleh Hobbes, “manusia itu seperti serigala terhadap sesamanya” (homo homini lupus bellum omnium contra omnes).Pernyataan Hobbes ini kini berlaku dalam praktik penegakan hukum. Disorientasi kelima, terdapat kekeliruan mendasar mengenai hukuman yang dipandang sebagai satu-satunya alat untuk penjeraan dan pertobatan bahkan jika perlu hukuman mati.

Dengan munculnya pesimisme publik atas penegakan hukum di Indonesia oleh lembaga penegak hukum maka tidak bisa dinafikan bahwa satu-satunya kekuasaan penegakan hukum yang masih tersisa untuk dipercaya adalah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu segala bentuk kezaliman dalam penegakan hukum termasuk upaya konspirasi penyenderaan lembaga konstitusi tersebut harus segera dihentikan oleh siapa pun terhadap siapa pun di negeri tercinta ini jika berniat menjadi bangsa yang menjadikan hukum sebagai panglima serta bertekat menjadi bangsa dan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa,memelihara dan mempertahankankemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial.

Oleh: Subiran

(Mahasiswa Jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, kader HI (Human Illumination) dan HMI Cab. Kolaka-makassar)

Migrasi Politik Dan Korupsi

Fenomena perpindahan haluan politik beberapa kepala daerah yakni Gubernur, Bupati dan Wali kota kepartai politik lain khususnya partai politik penguasa (Partai Demokrat) dinilai banyak kalangan sebagai STRATAK (strategi, tehnik dan taktik) perlindungan dan pelanggengan kekuasaan.

Proteksi Politik

Pepindahan beberapa kader partai politik tertentu ke partai politik penguasa diduga kuat sebagai bentuk pragmatisme dan oportunisme politik kekuasaan. Partai politik terkesan krisis orientasi (ideologi) dan tidak memiliki mekanisme yang melembaga dalam hal rekruitmen kader partai. Hal tersebut sangat mudah terdeteksi karena saat ini, tidak jarang diketemukan para kepala daerah yang melakukan migrasi politik ke partai penguasa, sedang terkena skandal pidana korupsi dan bahkan ada yang baru pada tahap akan diusut karena diduga menyelewengkan APBD di daerah masing-masing. Fenomena tersebut cukup kronis dan mengkhawatirkan. Betapa tidak, fenomena migrasi politik lebih dilatar belakangi pencarian suaka proteksi politik atas skandal kejahatan korupsi dari jeratan hukum.

Jika kemudian asumsi proposisi dan argumentasi diatas cukup obyektif untuk dijadikan rujukan logika implikasi mate-matik (kausalitas), maka konklusi yang kemudian lahir adalah “partai politik yang menjadi suaka proteksi politik atas migrasi politik para kepala daerah yang sedang dan akan terkena skandal pidana korupsi, secara tidak langsung merupakan agen penyalur dan pelindung para koruptor”.

Pertimbangan lain

Selain persoalan urgen diatas, migrasi politik juga terjadi karena partai politik yang sebelumnya menjadi mesin politik para pemburu kekuasaan tersebut, tidak menembus ambang batas parlemen (parlementary treshold). Ditambah lagi, dalam UU No 20 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang partai politik tidak disebutkan soal “tidak diizinkannya kader dari partai politik tertentu untuk pindah ke partai politik lain. Lagi pula jika dalam UU tersebut disebutkan maka secara tidak langsung terjadi pemasungan hak warga negara sebagaimana dijelaskan dan ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 28.

Rapuh dan bobroknya ideologisasi partai politik oleh kader partai turut pula memberikan kontribusi signifikan terhadap lahirnya fenomena migrasi politik. Politisi pindah partai bukan hanya karena persoalan kecocokan ideologi, tetapi lebih karena libidologi (libidokrasi). Libidologi yang dimaksud penulis merupakan hasrat berlebihan terhadap kekuasaan untuk berkiprah dalam pemerintahan. Hasrat berkuasa dilatarbelakangi oleh kecendurungan individu maupun kelompok untuk dimuliakan, dibanggakan, dihormati, disembah dan yang tak kalah penting lagi adalah untuk memburu rupiah. Sehingga politik menghalalkan segala cara nampaknya masih mempuni untuk dijadikan formula merebut dan mempertahankan kekuasaa termasuk melakukan KKN.

Lahirnya Suasana Apolitik

Fenomena migrasi politik yang tidak proporsional mengakibatkan timbulnya antipati terhadap politik oleh masyarakat. Antipati terhadap politk dipicu oleh fakta aktual seperti tingginya harga kebutuhan masyarakat, rendahnya pelayan publik, dan jaminan hak dasar rakyat seperti kesehatan dan pendidikan. Juga buruknya kinerja para “wakil rakyat” dan pemerintahan. Masyarakat mula-mula peduli terhadap problem publik tapi kemudian pasrah.

Suasana apolitik inilah yang sebenarnya tanpa disadari merupakan warisan rezim Soeharto. Antipolitik dan melihat politik sebagai ranah yang tabu dan kotor, penuh dengan hujatan, korup, dan perebutan kursi kekuasaan belaka. Kondisi ini sangat menguntungkan penguasa, karena rakyat yang apolitik akan lemah dalam mengontrol penguasa-sesuatu yang sebenarnya menjadi esensi dari demokrasi.

Rakyat yang gamang politik tak pernah mendapat jawaban dari para praktisi dan pakar politik. Padahal selama ini para pakar sudah mengkampanyekan bahwa proses politik demokratis di Indonesia dewasa ini sudah on the right track dengan adanya pemilihan umum dan instrumen demokrasi yang mendukungnya. Temuan-temuan riset Demos memperlihatkan pandangan yang meluas bahwa kaum elite politik telah menyesuaikan diri dengan demokrasi, memonopoli dan memanipulasinya untuk kepentingan mereka sendiri, termasuk di tingkat lokal.

Jika keadaan ini tidak berubah, maka proyek reformasi dalam hal ini desentralisasi dan otonomi daerah bisa jadi malah hanya akan memfasilitasi ekspansi elite politik pusat itu ke tingkat lokal. Dalam situasi seperti ini, yang terjadi adalah desentralisasi oligarki yang dibangun di atas korupsi dan kolusi dan jaringan intra-elite. Mereka menguasai negara, memonopoli instrumen demokrasi, menyesuaikan diri dengan mekanisme prosedural demokrasi liberal, dan memanfaatkannya demi kepentingan mereka sendiri.

Etika Politik, dan Moralitas Politikus

Banyak pengamat politik berpandangan sinis: "Berbicara etika politik itu seperti berteriak di padang gurun." "Etika politik itu nonsens". Realitas politik adalah pertarungan kekuatan dan kepentingan. Politik dibangun bukan dari yang ideal, tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara. Dalam konteks ini, bagaimana etika politik bisa berbicara?

Dalam kondisiperpolitikan negara yang semrawut seperti ini, etika politik menjadi makin relevan untuk di perhatikan dan implementasikan. Hal ini karena, Pertama, kasar dan tidak santunnya suatu politik sangat membutuhkan tindakan yangterlegitimasi. Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan. Di sini letak celah di mana etika politik bisa berbicara dengan otoritas. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban (musuh politik mauppun masyarakat awam). Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation (terusik dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan mentolerir politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik. Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu ke etika politik. Seringnya pernyataan "perubahan harus konstitusional", menunjukkan etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja.

Perilaku Politik Menyimpang

Karena perilaku politik merupakan bagian dari perilaku sosial, dan perilakusosial sangat dipengaruhi oleh sistem sosial, maka Zimmerman dan Pollner (1970)merumuskan bahwa: Perilaku politik sama dengan fungsi (sistem sosial). Namun para ahli Psikologi Individual beranggapan bahwa oleh karena unsur individudan keunikannya lebih kuat pengaruhnya terhadap perilaku individu dibandingpengaruh unsur sosialnya, maka perilaku politik seseorang perlu lebih memperhatikanpada aspek-aspek yang terdapat pada dirinya dalam berperilaku politik itu.

Pandangan-pandangan diatas perlu digaris-bawahi dalam menelusuripengertian dan dinamika terjadinya perilaku politik menyimpang.Dalam pemahaman umum, psikologi mengaitkan unsur kesehatan mentaldalam merumuskan dan memahami tingkah laku menyimpang sebagai tingkah laku yang dirasakan sebagai mengganggu dirinya (complain) atau mengganggu lingkunganatau orang lain (sign atau symptom).

Dengan demikian perilaku politik menyimpang dapat diartikan sebagaiperilaku politik yang menimbulkan gangguan mental bagi dirinya sendiri atau oranglain; atau perilaku politik yang dirasakan sebagai gangguan oleh atau menimbulkangangguan pada orang lain: bukan semata-mata karena bertentangan atau melawanhukum. Hukum memang dibuat untuk memungkinkan diberikannya punishmentterhadap sesuatu yang menimbulkan gangguan psikis maupun fisik terhadapa manusia.Reward dan punishment dikenal dalam psikologi sebagai instrumen yang dibutuhkandalam proses pembentukan tingkah laku dan kepribadian.

Perilaku politik menyimpang juga dirasakan sebagai gangguan oleh yangbersangkutan sendiri karena menimbulkan dampak tekanan (stress), tension,maladjustment, dsb, terutama karena reaksi diri dan lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Suatu proses rekrutmen yang keliru dalam kepemimpinan partai sehinggamenempatkan seseorang berkecerdasan rendah sebagai pimpinan partai, sementaramasalah politik yang dihadapinya memerlukan kecerdasan tinggi untuk mampumeyakinkan masyarakat akan gagasan dan keinginan partainya; akanmengakibatkannya mengalami gangguan psikis karena ketidakmampuannya itu. Dilain pihak, masyarakat akan merasa terganggu pula oleh karena masalah yangdihadapinya tidak mampu diatasi dengan cerdas dan baik yang berakibat penderitaanpadanya. Berdasarkan uraian singkat diatas maka migrasi politik oleh para politisi yang haus jabatan dan kekuasaan merupakan perilaku politik menyimpang yang perlu ditemukan vaksin pemberantasannya.

Politik Saling Sandera

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan para politisi yang tidak kunjung terungkap dan terselesaikan ditangan penegak hukum merupakan malapetaka politik yang perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan. Kasus korupsi yang satu belum terungkap dan terselesaikan, tiba-tiba bermunculan lagi kasus korupsi lain yang tidak kalah menghebohkannya. Ibarat kata pepatah “gugur satu tumbuh seribu”.

Ada indikasi bahwa penanganan dan penyelesaian hukum atas kasus korupsi di Indonesia mengalami kebuntuan dan kemacetan karena kasus pidana tersebut melibatkan banyak kalangan yang saling menyandera, baik antara politisi versus politisi maupun politisi versus penegak hukum. Penulis mengistilahkan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia adalah “korupsi sistemik”.

Politik saling sandera baik antara politisi dan politisi maupun antara politisi dengan penegak hukum dalam bingkai “korupsi sistemik”, terjadi ketika oknum (politisi) A melakukan korupsi besar, di ungkap oleh politisi B (yang juga tersandung korupsi) dan ditangani oleh penegak hukum yang sebelumnya juga telah disuap. Nah, penegak hukum yang nota bene diharapkan mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus tersebut (berdasarkan tugas dan fungsinya) terkena suap inilah yang kemudian mengakibatkan kemacetan penanganan dan penyelesaian kasus korupsi diranah hukum. Sedangkan politisi yang saling sandera diatas juga melahirkan implikasi kemacetan penanganan kasus korupsi di ranah politik, misalnya penanganan Century Gate di DPR RI beberapa waktu lalu. Sehingga lingkaran setan korupsi pun membudaya mulai dari level pusat hingga daerah dengan modus dan motif yang hampir mirip.

Dalam situasi dan kondisi yang demikian inilah maka hampir tidak ada lagi yang bisa diharapkan memiliki kekuatan untuk memutus rantai lingkaran setan tersebut. Olehnya itu jangan heran jika kemudian banyak kasus korupsi kelas kakap yang tidak terungkap dan terselesaikan di ranah hukum.

Bagaimana mungkin menyelesaikan kasus korupsi diranah hukum sementara hari ini hukum pun telah mampu dipolitisir oleh agen-egen koruptor yang nota benenya bercokol dilembaga penegak hukum. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika ekspos media massa dan sorotan publik terhadap kasus korupsi tertentu mengalami pengencangan, maka taktik pengalihan isu pun menjadi alternatif brilian bagi para politisi untuk menciptakan iklim dan spirit “lupa” kepada masyarakat sehingga kasus yang lama hilang dari peredaran pemberitaan dan akhirnya publik pun menjadi lupa. Di tenggah kondisi yang demikian, kasus lama yang tenggelam pun seketika tergantikan dengan kasus baru tanpa penyelesaian konkret. Akhirnya publik ibarat kesampret bom isu yang tak pandang ruang dan waktu. 

Oleh : Subiran

(Mahasiswa Jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, kader HI (Human Illumination) dan HMI Cab. Kolaka-Makassar).

NEGARA “Katanya”

Katanya negara Indonesia adalah negara merdeka. Katanya negara Indonesia adalah negara ketuhanan yang maha esa. Katanya negara Indonesia adalah negara kemanusiaan. Katanya negara Indonesia adalah negara persatuan. Katanya negara Indonesia adalah negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan perwakilan. Katanya negara Indonesia adalah negara keadilan. Tetapi mengapa negara ini selalu saja dirundung duka, problema dan konflik. Ini belum lagi jika kita sebutkan satu per satu term katanya yang lainnya, pasti semakin menambah penderitaan dan sakit hati bagi rakyat seantero republik.

Genealogi Berdirinya Sebuah Bangsa

Alasan Berdirinya Sebuah Bangsa dan Pemerintahan Negara para pemimpin perjuangan nasional Indonesia, dalam merumuskan cita-cita Indonesia merdeka, sebagaimana kemudian tersurat dalam Pembukaan UUD 1945, memandang kemerdekaan dari empat hal. Pertama. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa (self determination rights); Kedua. Kemerdekaan adalah Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (anti kolonialisme dan anti imperialisme), karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan (hak asasi manusia universal) dan perikeadilan; Ketiga. Kemerdekaan adalah pintu gerbang Negara Indonesia, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. Inti makna dari sebuah kemerdekaan nasional adalah agar sebuah negara bangsa (nation state) dapat mengelola sumber-sumber agraria (kekayaan alam) yang dimilikinya untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, sebagai upaya menghapuskan eksploitasi manusia ”yang kuat” kepada manusia ”yang lemah” (exploitattion de l-’homme par l’homme), perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Alasan berdirinya bangsa Indonesia bukan sekedar konsolidasi primordial tetapi juga konsolidasi nasional ekonomi politik yang harus maju dan muncul karena kalau gagal akan hilang selamnya di tengah kekuatan besar ekonomi, politik, budaya, dan militer negara-negara besar. UUD 1945 mengamanatkan: Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila adalah landasan ideologis berdirinya NKRI merupakan sekumpulan sistem nilai. Sebagai sistem nilai yang dijadikan pedoman hidup sebuah bangsa Pancasila adalah jiwa yang menghidupi kehidupan bangsa ini.

Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa ada pada puncak pedoman hidup bangsa Indonesia. Dan sila ini menjadi pengayom bagi sila yang lain dalam prakteknya. Semangat kemanusiaan, semangat persatuan, semangat kerakyatan, dan dan semangat keadilan berjalan dengan berlandaskan pada Ketuhanan. Tetapi nilai ideal diatas justru bersinggungan dengan realitas. Ketuhanan yang maha esa di negara ini telah dikebiri atas dasar persinggungan kepentingan setiap pihak khususnya kaum beragama untuk saling mengkafirkan. Setiap komunitas beragama mengklaim dirinya yang paling benar, yang paling mulia serta paling suci. Kekerasan atas nama agama menjadi pemandangan sehari-hari, menjamur ibarat tumbuhnya jamur dimusim hujan. Retorika podium kaum agamawan mengaku bertuhan tetapi dalam pikiran perkataan dan perbuatan justru mendiskreditkan nilai ketuhanan.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara sempit atau ke dalam, sila ini dapat diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia memperoleh perlakuan yang adil dan beradab. Dan secara luas, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian. Bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus dibeda-bedakan. Realitas justru berbicara lain bahwa Kemanusiaan yang adil dan beradab di republik ini hanya milik para penguasa. Pejabat publik dengan santainya memporak-porandakan nilai kemanusiaan. Hal ini tergambarkan dengan jelas dalam setiap kebijakan dan keputusan politik yang dibuat. Regulasi dilegalisasi untuk menciderai nilai kemanusiaan.Berbicara di tataran konkret, berbagai kasus pelanggaran HAM berat tidak pernah ada satu pun yang habis dituntaskan. Katanya Indonesia adalah Negara hukum, tetapi kita saksikan berbagai kasus kekerasan, pelanggaran HAM terhadap para aktivis gerakan perubahan seperti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, kasus Trisakti, Malari, Tanjung Priok dll serta pelanggaran dan kasus kekerrasan yang terjadi di Aceh, Papua dan lainnya sampai hari ini tidak pernah dituntaskan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum hanya berpihak pada penguasa, militer dan pengusaha. Itu mencerminkan rezim yang anti dengan kebenaran hukum (HAM), karena takut kebenaran membuka kebusukan-kebusukan yang selama ini ditutupi agar tidak tercium oleh dunia internasional.

Tidak ada hukum bagi masyarakat awam, tidak ada HAM bagi masyarakat marginal, tidak ada pendidikan bagi rakyat miskin apalagi yang tinggal dipedalaman.

Negara “katanya” ini dikuasai oleh sekelompok orang saja, biasanya cita-cita penegakan hukum, cita-cita demokrasi, cita-cita penegakan HAM, cita-cita pencerdasan bangsa hanya kamuflase. Ya... Itulah realitas di Indonesia, negeri yang hanya menjadi bayangan dari negara kapitalis. Walaupun sudah merdeka, rakyatnya masih terjajah, karena cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk penegakan hukum, menjalankan demokrasi, cita-cita penegakan HAM, cita-cita pencerdasan bangsa tidak sepenuhnya berjalan baik. Sepertinya hanya sebuah cita-cita yang barangkali menjadi utopia saja. Belum tercapai, kecuali untuk segelintir elit empunya negara ini (penguasa).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini paling tidak menggambarkan bahwa bangsa ini adalah satu keluarga besar yang di dalamnya didasari adanya kesadaran perbedaan satu sama lain. Dari perbedaan inilah sebenarnya bangsa ini ada. Bangsa ini adalah mozaik yang terdiri dari fragmen-fragmen yang membentuknya. Tetapi sungguh ironis menyaksikan beberapa dekade terakhir ini bahwa, intensitas dan ekstensitas konflik sosial di tengah-tengah masyarakat terasa kian meningkat. Terutama konflik sosial yang bersifat horisontal, yakni konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik berdimensi vertikal, yakni antara masyarakat dan negara.

Konflik sosial dalam masyarakat merupakan proses interaksi yang alamiyah. Karena masyarakat tidak selamanya bebas konflik. Hanya saja, persoalannya menjadi lain jika konflik sosial yang berkembang dalam masyarakat tidak lagi menjadi sesuatu yang positif, tetapi berubah menjadi destruktif bahkan anarkis.

Sejumlah konflik sosial dalam masyarakat telah berubah menjadi destruktif bahkan cenderung anarkhis. Kasus Ambon, Poso, Maluku, GAM di Aceh, dan berbagai kasus yang menyulut kepada konflik yang lebih besar dan berbahaya. Konflik sosial berbau SARA (agama) ini tidak dianggap remeh dan harus segera diatasi secara memadai dan proporsional agar tidak menciptakan disintergrasi nasional. Banyak hal yang patut direnungkan dan dicermati dengan fenomena konflik sosial tersebut. Apakah fenomena konflik sosial ini merupakan peristiwa yang bersifat insidental dengan motif tertentu dan kepentingan sesaat, ataukah justru merpakn budaya dalam masyarakat yang bersifat laten. Realitas empiris ini juga menunjukkan kepada kita bahwa masih ada problem yang mendasar yang belum terselesaikan. Menyangkut penghayatan kita terhadap agama sebagai kumpulan doktrin di satu pihak dan sikap keagamaan yang mewujud dalam prilaku kebudayaan di pihak lain.

Kemajemukan masyarakat lokal seperti itu bukan saja bersifat horisontal (perbedaan etnik, agama dan sebagainya), tetapi juga sering berkecenderungan vertikal, yaitu terpolarisasinya status dan kelas sosial berdasar kekayaan dan jabatan atau pekerjaan yang diraihnya. Dalam hal yang pertama, perkembangan ekonomi pasar membuat beberapa kelompok masyarakat tertentu, khususnya dari etnik tertentu yang memiliki tradisi dagang, naik peringkatnya menjadi kelompok masyarakat yang menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat setempat yang mandeg perkembangannya. Dalam hal kedua, kelompok masyarakat etnis dan agama tertentu, yang semula berada di luar mainstream, yaitu berada di pinggiran, mulai menembus masuk ke tengah mainstream. Hal ini dapat menimbulkan gesekan primordialistik, apalagi bila ditunggangi kepentingan politik dan ekonomi tertentu seperti terjadi di Ambon, Poso, Aceh dan lainnya .

Dengan demikian kita melihat bahwa semboyan ‘Satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa dan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ masih jauh dari kenyataan sejarah. Ia masih merupakan mitos yang perlu didekatkan dengan realitas sejarah. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kokoh, beranekaragam budaya, etnik, suku, ras dan agama, yang kesemuanya itu akan menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang mampu mengakomodasi kemajemukkan itu menjadi suatu yang tangguh. Sehingga ancaman disintegrasi dan perpecahan bangsa dapat dihindari.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalampermusyawaratan/Perwakilan. Satu nilai yang menjadi ciri bangsa ini adalah kebersamaan dan suka bermusyawarah dalam menentukan satu kebijakan demi kepentingan bersama. Di dasari oleh tiga sila sebelumnya.

Setelah jatuhnya otoritarianisme Orde Baru, sebuah gejala baru muncul dalam kehidupan politik Indonesia, yakni menguatnya kekerabatan dalam politik (kinship politics) atau kerap disebut politik dinasti. Gejala ini banyak ditemukan dalam politik lokal, penandanya adalah posisi-posisi penting dalam institusi politik seperti pemerintahan dan legislatif diduduki oleh mereka yang berada dalam satu garis keturunan. Sejumlah studi menunjukkan bagaimana jaringan hubungan kekerabatan menjadi landasan penguasaan politik di tingkat lokal (lihat Vedi Hadiz (2010), Marcus Mietzner (2009), Michael Buehler dan Paige Tan (2007), Edward Aspinall dan Greg Fealy (2003).

Politik kekerabatan atau politik dinasti telah lama muncul di alam demokrasi. Ia menyita perhatian dalam kaitannnya dengan ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik sebagai refleksi dari ketaksempurnaan sistem demokrasi representasi. Jika dirujuk ke belakang, filsuf Italia Gaetano Mosca, dalam karyanya The Rulling Class (1980) menyatakan bahwa “setiap kelas menunjukkan tendensi untuk membangun suatu tradisi turun-menurun di dalam kenyataan, jika tidak bisa di dalam aturan hukum”. Bahkan dalam organisasi demokratis sekalipun, jika sebuah kepemimpinan terpilih, ia akan membuat kekuasaannya sedemikian mapan agar sulit untuk digeser atau digantikan,bahkan menggerus prinsip-prinsip demokrasi di lapangan permainan politiknya (Robert Michels, 1962).

Gejala yang sama berlangsung di dalam partai-partai politik nasional di Indonesia. Partai Demokrat (PD), misalnya, jalinan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menduduki posisi-posisi kunci dalam partai. Sebut saja Edhie Baskoro Yudhoyono (anak) menduduki posisi sekjen dan anggota DPR, Hartanto Edhie Wibowo (ipar) menduduki salah satu ketua departemen dan juga anggota DPR, Hadi Utomo (ipar) mantan ketua umum dan sekarang duduk di dewan pembina, Agus Hermanto (ipar) sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu dan Nurcahyo Anggorojati (keponakan) sebagai Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu. Demikian juga di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), keluarga Megawati Soekarnoputri duduk di dalam posisi kunci dalam partai, seperti Puan Maharani (anak) menduduki Ketua Bidang Politik dan anggota DPR, Taufik Kiemas (suami) sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) dan Ketua MPR.

Bahaya dari politik dinasti adalah hasratnya untuk mengekalkan diri dan melembagakannya dalam kepolitikan. Sifat alamiahnya adalah kekuasaan politik hendak dijalankan secara turun-temurun di atas garis trah dan kekerabatan, bukan didasarkan pada kualitas kepemimpinan, tujuan-tujuan bersama, keputusan dan kerja-kerja asosiatif.

Pengekalan dan pelembagaan politik dinasti dimungkinkan dengan merajalelanya politik-uang. Demokrasi diubah teksturnya sedemikian rupa bukan lagi sebagai ruang kontestasi ide, gagasan, porgram dan ideologi, melainkan pasar transaksi jual-beli kepentingan individu dan kelompok-kekerabatan.

Robert Michels menilai bahwa kecenderungan oligarkis yang dibangun atas dasar hubungan keluarga dalam tubuh partai politik juga akan terus terbawa ke dalam pemerintahan. Kecenderungan oligarkis dalam partai merupakan hukum besi yang tak terhindarkan, bahkan ketika partai tersebut menjadi partai yang berkuasa maka model oligarkis akan juga diberlakukan dalam pemerintahan. Bahkan anggota parlemen akan menjadi arogan dan membuat kesepakatan dengan partai lain tanpa mempertimbangkan prinsip ideologis partai mereka dan dukungan dari parapemilih mereka. Dalam partai yang demikian, para pemimpinnya akan menilai dan memperlakukan dirinya di atas para anggota atau pengikut, tidak lagi dalam hubungan keanggotaan yang setara.

Kekuasaan politik seharusnya diperebutkan dengan tujuan untuk menciptakan suatu tatanan yang baik bagi semua, dan partai politik merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sementara partai kekerabatan dibangun untuk tujuan-tujuan personal atau pribadi, dalam hal ini sang pemimpin dengan keluarga dan kerabatnya. Dalam kondisi politik yang demikian, telos politik yakni menciptakan common good atau kemaslahatan bagi semua menjadi usang.

Politik dinasti di dalam partai politik dimungkinkan tumbuh saat cuaca demokrasi bersifat semu. Demokrasi semu lebih berupa pasar transaksi kepentingan pribadi, namun dengan menggunakan alat-alat kelengkapan demokrasi seperti: partai politik, lembaga dan institusi negara, serta media massa. Peralatan sistem demokrasi tersebut digunakan bukan untuk menopang sistem demokrasi, melainkan memanipulasinya menjadi penopang sistem oligarki.

Politik dipersempit menjadi ruang perebutan kekuasaan politik dan penimbunan kekayaan antar para oligarkis, sementara rakyat kebanyakan dibayar untuk berduyun-duyun melegalkan manipulasi tersebut lewat pemilu, pilkada dan aksi-aksi protes lainnya. Di titik ini, cuaca demokrasi hanya bisa dicerahkan dengan membangun politik yang berintegritas. Pemimpin yang memiliki integritas dibutuhkan untuk membuka selubung kepalsuan demokrasi yang

selama ini dipraktikkan sekaligus penghancuran oligarki.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan di sini seperti yang dikatakan Abdul Hadi W.M., adalah Keadilan yang mencakup tiga bentuk keadilan: (1) Keadilan distributif: menyangkut hubungan negara terhadap warganegara, berarti bahwa negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam membagi kemakmuran, kesejahteraaan penghasilan negara, yang terakhir ini dalam bentuk bantuan, subsidi dan kesempatan untuk hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban yang setara dan seimbang; (2) Keadilan legal, yaitu keadilan dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban warganegara terhadap negara, tercermin dalam bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; (3) Keadilan komutatif: yaitu suatu hubungan keadilan antara warga dengan warga lainnya secara timbal balik.

Semua hal diatas hanyalah pepesan kosong yang tiada arti. Betapa tidak kemiskinan masih menjamur dalam negeri yang kaya akan SDA ini. Sebagai mana maklum, menjadi miskin pasti bukanlah pilihan. Berangkat dari persoalan tentang akses terhadap keadilan dimanapemerintah lebih berpihak kepada pemodal (investor) daripada rakyatnya yang semakin hari semakin miskin.Rakyat menjadi miskin bukan karena malas, melainkan karena daya ekonomi dan sosialnya tidak diberikan oleh negara. Kesempatan kerja sangat minim, ruang kerja informal sangat sedikit sementara upah kerja juga minim. Hal ini membuat rakyat hidup miskin dan serba kekurangan. Sementara negara tidak pernah selesai dengan masalah korupsi dan nepotisme, kebijakan yang dikeluarkan negara dikriminatif dan represif, dan kurangnya partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan.

Tidak sulit untuk mengenali kemiskinan dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Kehidupan keluarga miskin, apalagi yang sangat miskin, terlihat berbeda dengan yang tidak miskin. Pakaian yang dikenakan dan rumah yang ditinggali memperlihatkan ciri menyolok dari kondisi miskin mereka. Ketidakcukupan pangan dan gizi adalah soal yang kadang tidak terlihat namun bisa dipastikan dihadapi mereka. Soal kekurangan lain yang bisa diduga adalah lemahnya akses kepada layanan kesehatan dan pendidikan karena tidak memiliki dana yang cukup. Sedangkan soal yang samar namun terasa adalah kondisi psikologis mereka yang sebagiannya sudah berevolusi menjadi sikap budaya sebagai orang miskin.

Tak terhitung lagi betapa banyak produk kebijakan negara “katanya” yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, yang tak sejalan dengan aspirasi masyarakat umum.Oleh sebab itu, diperlukan kontrol yang lebih kuat dan ketat lagi dari berbagai kelompok kepentingan seperti organisasi sosial-kemasyarakatan, LSM, media massa, komunitas kampus, intelektual independen, dan aneka ragam kelompok kritis lainnya. Sebab, mereka inilah yang mempunyai kemampuan dalam mengartikulasikan pandangan dan sikap kritisisme terhadap isu-isu penting dan persoalan krusial di masyarakat. Kontrol publik ini sangat penting terutama untuk mencegah berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan, yang mengingkari cita-cita dan perjuangan pencapaian tujuan negara.